Peserta Pra-PON Papua Harus Lebih Fokus Dalam Mempersiapkan Diri Menuju PON XIX 2016 di Jawa Barat

Pra-PON 2015

Jakarta, SUARA KAIDO-- Pra-PON yang dilaksanakan oleh PB.Pasi dibidang atletik menampilkan 39 cabang olahraga. Pra-PON ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 1 September hingga 5 September 2015 di Stadion Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta timur. Pada Pra-PON ini mengikutsertakan Atlet Junior dan Senior.

Yulian Bidabi Yeimo selaku Atlet dibidang olahraga Lempar Lembing mengakatakan kepada Suara Kaido Bahwa tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:

- Sebagai Patokan untuk masa depan

- merupakan ajang seleksi

- untuk memantapkan diri menuju PON XIX Jawa Barat

- agar potensi yang ada dapat dikembang serta dilihat oleh masyarakat nasional dan Internasonal, sekaligus untuk membawa nama baik daerah.

Kompetisi ini dibuat oleh PB.Pasi secara sistematis dan terjadwal dengan baik. Pra-PON ini sendiri dimulai dengan Nomor lomba 20 KM. Target Pada Pra-PON kali ini adalah untuk menetukan lolos limit yang ditentukan agar bisa tampil di PON XIX Jawa Barat.

Ulrick Lattumahina selaku penasihat Pengprov Pasi Papua setelah melihat penampilan para Atlet ia bangga sebab sebanyak 14 orang yang telah lolos dan siap ikut PON XIX Jawa barat 2016 mendatang. tetapi Ulrick menilai jumlah anggota 14 orang yang lolos itu jumlahnya masih sedikit, sebab yang dilombahkan ada 39 cabang olahraga. seharus anak-anak harus latihan lebih fokus dan ikuti petunjuk dari pelatih dengan baik.

sebab Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Lukas Enembe Telah memberikan dana yang lebih besar dan terbesar dari semua provinsi lain diseluruh Indonesia.  sehingga seharusnya anak-anak harus tampil jauh lebih baik, karena dengan merahi juara maka akan diberikan bonus yang cukup Besar oleh Pemerintah Provinsi Papua. 

Lebih Lanjut Ulrick memintah bahwa anak-anak Papua harus lebih rajin dan disiplin dan buktikan kemampuan kalian dan jangan buat orang Papua Malu. demikian, Uajarnya.

Marthen Yeimo/SK

Read More

Harapan Ferdinand Dogopia Sebagai Ketua Sanggar Emawa Kabupaten Paniai

Foto: Ferdinanad Dogopia SE

Jakarta, SUARA KAIDO -- Pemilik sanggar Emawa Ferdinand Dogopia sangar berharap kepada Pemerintah Kabupaten Paniai agar lebih serius memberikan dukungan terhadap pengembangan kesenian yang bermotif kebudayan Suku Mee.Melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata agar membuat sebuah program yang bersifat keberlanjutan. hal ini diungkapkan kepada Suara kaido pada hari Sabtu 22 Agustus di wisma Matoa Jakarta.

Menurutnya untuk saat ini dikabupaten Paniai peralatannya masih dibilang belum lengkap, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya mengenai budaya suku Mee pun harus digali. pencarian kebudayaa suku Mee harus melalui wawancara atau kumpul bersama dengan orang tua dikampung yang benar-banar mengerti budaya. Tindakan tersebut harus dilakukan sekarang, sebab jika tidak, maka orang tua yang kita harapkan sebagai sumber, karena usia yang tua maka akan meninggal. Hal ini tentu kita tidak bisa dapat sumber informasi budaya yang sebenarnya.

Lebih Lanjut, Dogopia berharap kepada Ketua Dewan adat Paniai agar membangun kordinasi kepada Pemerintah daerah untuk membicarakan hal ini. budaya perluh dipagari dengan aturan agar orang lain tidak lagi mencuri hasil budaya yang kita hasilkan. Agar semua itu tersecapai maka dilakukan masyawara adat secara menyeluruh yang sifatnya dan dapat dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah.

Jadi harapan Kedepannya yakni: Pertama, Dewan Adat Paniai harus berperan aktif dalam hal membicarakan hasil-hasil berkaitan pembangunan sanggar yang lebih baik. Kedua, agar nilai budaya dapat dipertahankan, maka harus ada proteksi dan pemberdayaan masyarakat yang baik oleh Pemerintah daera paniai. Ketiga, kebuadayaan yang ada perluh di kreasikan agar dapat menarik masyarakat lain diluar.

Marthen Yeimo (SK)

 

Read More

Kabupaten Paniai Berpartisipasi Dalam Tari Parade Nusantara Ke-34 Se-Indonesia

Peserta Tari Kabuapten Paniai/SK

Jakarta, SUARA KAIDO -- Kabupaten Paniai mewakili Provinsi Papua mengikuti " Tari Parade Nusantara", acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2015 di Gedung Pertunjukan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

acara ini di ikuti oleh seluruh peserta yang mewakili setiap Provinsi di seluruh Indonesia. sesuai dengan Pantauan Suara Kaido acara ini berjalan sangat seru dan meriah. adapun berbagai gerakan yang dipertunjukan dalam acara ini. diantara semua pertunjukan yang paling unik adalah dari Paniai yang memwakili Provinsi Papua.

banyak penonton yang berdatangan mulai dari penduduk Indonesia sendiri hingga penduduk Asing ( Bule). dari sekian banyak penonton yang datang, ternyata orang bule lebih suku budaya Papua sebab kata mereka budaya Papua itu unik, sehingga banyak yang minta foto bersama.

Ferdinand Dogopia,selaku ketua tari sekaligus ketua sanggar "EMAWA" mengatakan dirinya sangat bangga sebab dapat berpartisipasi dan juga dapat mewakili Tanah Papua untuk berkreasi disini.sebab dengan acara ini orang dapat melihat tarian suku Mee yang menghibur banyak orang dan yang lebih penting kreasi baru yang inovatif tanpa menghilang keaslian budaya.

lebih lanjut Dogopia sangat bangga kepada rekan-rekannya yang telah bekerja keras sehingga dapat memberikan pertunjukan yang terbaik diatas panggung ini.tak lupa ia juga berterima kasih kepada Dinas Kebudayaab Dan Pariwisata Kabupaten Paniai yang telah lobih hingga dapat tampil di event nasional. kalau bisa kami juga ingin tampil di event Internasional kedepannya, demikian ujarnya.

Marthen Yeimo (SK)

Read More

KNPB PRD Timika Akan Selenggarakan Pameran Lintas Bangsa

KNPB PRD TIMIKA

 Timika, SUARA KAIDO -- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Mimika serukan akan selenggarakan Pameran Lintas Bangsa (PLB), terkait dengan pertama Menolak awal rancangan pemusnahan bagi Bangsa Papua pada tanggal 15 Agustus 1962. Kedua, Menyatakan bahwa Papua bukan Indonesia dan Indonesia bukan Papua sesuai Deklarasi Negara RI 17 Agustus 1945. Dan ketiga Mendukung Pimpinan PIF yang mendukung dalam 3 (tiga) isu utama bagi Bangsa Papua.

Hal tersebut, disampaikan dalam seruan aksi pameran lintas bangsa,dalam seruan panitia kordinator lapangan Sem Ukago, menyatakan bahwa beberapa hari lalu kita mengaksikan dan memperingati awal rancangan pembunuhan bagi bangsa Papua yaitu lahirnya Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menjadi panduan pelaksanaan Pepera 1969. genap 53 tahun Indonesia menginvasi Papua, merupakan bukti nyata konspirasi internasional yang membawa malapetaka ke Tanah Papua.

“Kami tidak akan berdiam diri dan akan terus melawan sampai Indonesia kembali ke tanah asal mereka. Papua bukan Indonesia dan Indonesia bukan Papua. Kita tetap berbeda sampai kapanpun.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sejarah itu tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12 Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa "bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri”.

Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitive sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945. Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”.

Tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Kemudian Ketua Parlemen Rakyat Daerah Mimika, Abihut Degei, juga membenarkan dan mendukung kegiatan pameran lintas bangsa tersebut. pada minggu (16/08/2015).

lanjut Abihut, dalam kegiatan nanti kita akan melakukan pameran diantaranya yaitu, pameran stiker, pameran anyaman noken asli, pameran gelang, pameran kalung, penjualan CD-DVD perjuangan papua, penjualan makanan ringan, pentas karoke lagu-lagu Papua, tambahnya.

Untuk pelaksanan kegiatan pameran lintas bangsa akan diselenggarakan pada kamis 20 Agustus 2015, tempat kantor PRD/KNPB wilayah Bomberay Timika, Papua

.

 Daud/SK

Read More

Pesawat Trigana Air Berjenis ATR-42/300 Jatuh Antara Jayapura ke Oksibil dan Menewaskan 49 Penumpang

Pesawat Trigana Air

Jayapura, SUARA KAIDO -- Pesawat Trigana Air berjenis ATR-42/300 dengan nomor penerbangan IL-267 jurusan Jayapura-Oksibil hilang kontak pada pukul 14.55 WIT.

Pesawat itu membawa sebanyak 49 penumpang, terdiri dari 44 dewasa, tiga anak-anak, dan dua bayi. Pesawat dipiloti Kapten Hasanudin, kopilot Aryadin, mekanik Mario, serta pramugari Ika dan Dita.

Berikut kronologis hilangnya pesawat bernomor registrasi PK-YRN itu:

- Pukul 14.22 WIT pesawat take off dari Bandara Sentani, Jayapura, Papua, tujuan Oksibil dengan ETA oksibil 15.04 WIT.

- Pukul 15.00 WIT tower Bandara Oksibil menghubungi pesawat, namun tidak ada jawaban.

- Pukul 15.30 WIT, pesawat ATR PK YRR yang dipiloti Agus terbang menuju lokasi sekitar hilangnya kontak pesawat.

- Pukul 17.25 WIT pesawat PK-YRR mendarat di Bandara Sentani tanpa hasil karena cuaca di daerah Abmisibil sudah gelap.

Hilang kontak pesawat terjadi saat pesawat diperkirakan berada di sekitar Ambisibil-Bape. Di Bandara Oksibil tidak ada Stasiun Meteorologi, sehingga cuaca hanya bisa disampaikan visual lewat orang yang bertugas di menara bandara itu.

"Saat ini sedang dilaksanakan koordinasi dan persiapan oleh personel Basarnas Kabupaten Jayapura untuk proses evakuasi esok hari," kata Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, J.A. Barata.

Berikut daftar nama pengawak dan penumpang pesawat Trigana Air berjenis ATR-42/300 dengan nomor IL 257 yang hilang di oksibil Papua:

Lima kru pesawat:

Pilot: Hasanudin

Kopilot: Ariadin F

Tehnik. : Mario

Pramugari : Ika N

Dita A

Penumpang:

1. Endah Mustika sari Mrs

2. La boni Mr:

3. Yulita Kalakmabin mrs

4. Manuella Uropmabin miss

5. Markus Kalakmabin mr

6. Oskar Mangonto me

7. Menakem Mote me

8. Yosia Mote me

9. Agustinus Luarmase mr

10. Dewa Putu Raka mr

11. MN Aragae mr

12.Yustinus Hurulean mr

13. La ode M mr

14. Wa Ode Suriana mrs

15. Yohanis Kiabra mr

16. Yunus Setamanggi mr

17. Supriyani mrs

18. Pariem mrs

19. Ardono/Hikmad mr

20. Yundriadi mrs

21. Susilo mr,

22. Utopdana Hosea mr.

23. Asirun mr,

24. Amran mstr

25. Musvia mrs

26. Wengdepen Bamulki mr

27. Esap Aruman mr

28. Piter mr

29. Surya mr

30. Thenus Babingga mr

31. Natikonop Ireneus mr

32. Marusaha Sitorus mr

33. Armaita ms

34. Epi Ardi mrs

35. Eki Kimki mr

36. Kepi Deal mr

37. Petrus Tekege mr

38. Kasipmabin Engel Bertus mr

39. Milka Kakyarmabin mrs

40. Ewelin Uropmabin. Mr

41. Theo Stiben Kalakmabin mr

42. Yusran mr

43. Egenio Dilam. Ms

44. Emilia Gobay mrs.

45. Ronald Dilam mr

46. Alimdam Yawan mr

47. Methodius DK mstr

48. Marselino dk mstr

49. Valerin mstr

Penerbangan seharusnya ditempuh 55 menit dari Jayapura menuju Oksibil. Pesawat tersebut berangkat dari Jayapura pukul 14.22 WIT. Perkiraan mendarat di Oksibil pukul 15.15 WIT.

Humas Kantor SAR Jayapura, Papua, Yadi membenarkan pesawat Trigana Air hilang kontak. "Saya sudah hubungi ATT Oksibil dan bandara perintis di sana, tapi belum ada informasi keberadaan pesawat itu.

Oksibil adalah ibu kota Pegunungan Bintang Papua. Ini merupakan kota kecil yang sejuk dan dingin dan terletak di ketinggian sekitar 1.400 meter dari permukaaan laut.

(UWA/SK)

Read More

Keluarga Korban Melarang Dilaksanakan HUT RI Di Lapangan Karel Gobai Panai

Paniai, SUARA KAIDO -- Keluarga korban, PENEMBAKAN KILAT TERENCANA PANIAI oleh pasukan gabungan TNI/POLRI di Enarotali, 8 December 2014, pada 8 bulan lalu merasa KECEWA setelah mereka melihat PASKIBRA melakukan latihan pengibaran bendera Merah Putih untuk upacara HUT RI ke 70, 17 Augustus 2015 mendatang.

Keluarga korban dan Orang Asli Papua Barat di Paniai papua meminta Ketua DPRD, Bupati dan KAPOLRES Paniai untuk tidak akan melaksanakan upacara HUT RI ke 70 yang jatu pada tanggal 17 Augustus 2015 diatas lokasi 4 mayat siswa SMA Paniai yang telah ditembak oleh TNI/POLRI.

Lapangan upacara Karel Gobay di Enarotali dilarang keras untuk melaksanakan upacara bendera Merah Putih memperingati HUT RI karena kasus Paniai Berdarah tersebut masih belum dipertanggungjawabkan oleh president Republik Indonesia Joko Widodo-JK, KAPOLRI, PANGLIMA TNI, KAPOLDA, PANGDAM dan KAPOLRES Paniai hingga larangan ini dikeluarkan 30 Juli 2015.

LAPANGAN KAREL GOBAY SEKARANG TAMAN MAKAM KORBAN PENEMBAKAN TNI/POLRI, SEJAK 8 DESEMBER 2014.

Karena lapangan Sepak Bola Karel Gobay itu telah dijadikan lokasi pemakaman mayat korban penembakan TNI/POLRI yang dimulai dengan 4 siswa SMA Paniai yang ditembak MATI di tempat oleh pasukan gabungan TNI/POLRI.

Setelah pengumuman tentang larangan ini disebarkan di Paniai para peserta PASKIBRA dari suku-suku asli Paniai telah membubarkan diri sejak 29 Juli 2015.

REKOMENDASI :

Pertama,Peristiwa PENEMBAKAN KILAT TERENCANA PANIAI di Enarotali itu dinilai sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan pelanggaran HAM berat dan terbentuk Tim Adhoc Kasus Paniai Berdarah tetapi president Jokowi masih belum memberikan dana kepada KOMNAS HAM RI menjalanlan tugas mereka, maka pihak DPRP diminta segera akan mengeluarkan REKOMENDASI kepada KOMNAS HAM RI untuk selanjutnya kasus Penembakan Kilat Tetencana Paniai akan diajukan di Den Haag, Belanda dan PBB bagian Urusan Pembunuhan Kilat Terencana percepat penyelesaian kasus tersebut.

Kedua, Kepada PIMPINAN NEGARA-NEGARA MSG DAN ULMWP diminta Kasus Penembakan Kilat Terenca Paniai ini harus dijadikan Topik Utama until dibicarakan baik ITU di tingkat pertemuan PIF maupun Sidang Umum PBB dalam bulan September 2015 mendatang.

Ketiga, Sekjend PBB, Mr. Ban Ki Moon diminta dengan hormat untuk melihat dan menerima perjuangan Orang Asli Papua dengan cara damai untuk kembalikan negera Papua Barat (WEST PAPUA) yang telah digagalkan oleh Belanda, Amerika dan PBB 1969 melalui PEPERA yang tidak Sah di Papua Barat melalui proses DEKOLONISASI.

Keempat, Berdasarkan perkembangan situasi Papua pada umumnya Dan khususnya Pegunungan Tengah Papua terutama di Paniai sejak 8 December 2014, maka PBB diminta segera akan kirimkan pasukan Perdamaian PBB pasca penyelesaian Kasus Paniai Berdarah, karena kedua belah pihak tidal mau mengalah antara keluarga korban (Papua) dan pihak TNI/POLRI (NKRI) Jakarta.

Masyarakat Paniai juga meminta bahwa pelaku penembak 4 (empat) orang siswa dan warga sipil harus diadili sesuai dengan Perbuatan yang dilakukannya.

Daud/SK

Read More

Pelaksana Tugas (Plt) Biak Numfor Memukul Seorang Warga Sipil Tanpa Alasan Yang Jelas

Bupati Kabupaten Biak Numfor (Plt)

Biak, SUARA KAIDO -- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Biak Numfor, Tomas Alfa Edison Ondi,yang diangkat menjadi Plt Biak pada hari kamis (29/1) di kantor DPRD Biak Numfor yang dihadiri oleh 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor. 

Pelaksana Tugas (Plt) Biak Numfor ini melakukan pemukulan terhadap warga sipil yang bernama Imenual Marcel Ronsumbre yang lagi melakukan pekerjaannya sebagai tukang ojek, tiba-tiba datang bapak bupati Tomas alfa edison.O dan bapak kasat Pol PP , menyuruh Imanuel Marcel Ronsumbre naik kedalam mobil secara paksa tanpa alasan yang jelas. setelah sampai di kediaman dia dipukul hingga babak belur. kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2015 jam 8 pagi.

kejadian pemukulan terhadap warga sipil ini seharusnya tidak perluh terjadi, hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah, sebab itu sama saja menjatuhkan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin. jika terus di pertahankan hal semacam ini, bupati sama saja bukan kepala daerah tetapi seorang preman, Ujar Yosep Ronsumbre

Ini bukan saja masuk kredibilitas tetapi juga telah melanggar perbuatan melanggar hukum. perbuatan ini jelas perbuatan pidana, dan melanggar pasal 351 ayat (1) KHUP yang maksimal ancamannya 2 Tahun 8 bulan, dan jika korban mengalami kondisi yang para ancamannya 5 Tahun Penjara. apalagi ini dilakukan oleh seorang kepala daerah, seharus kepala daerah bersikap bijak terhadap warganya.

Marthen Yeimo/SK

Read More

Si Jago Merah Melalap Rumah Warga, Dua Nenek Jadi Korban

Foto: Kebakaran Rumah Warga/Marthen. Y/SK

Jakarta, SUARA KAIDO -- kini si jago merah kembali Melalap rumah Warga di daerah Tebet Jakarta Selatan. kebakaran ini terjadi tepat hari sabtu 18 Juli 2015  malam pukul 07:30 WIB, yang sempat membuat panik warga setempat.

Kebakaran ini melanda rumah dua orang Nenek yang pendapatan ekonominya rendah atau boleh dikatakan miskin. kebakaran ini bermula dari, lampu lilin yang digunakan untuk menerangi ruangan mereka. pada saat mereka tidur lilin tersebut jatuh dan mengenai kasur yang mereka gunakan. api pun menyebar dengan cepat dan kedua nenek tersebut yang brusia sekitar 52 tahun itu jadi korban santapan si Jago Merah, demikian menurut keterangan ketua Rt pak Saipuji.

untuk mengantisipasi meluasnya api, pemerintah Pempro DKI menurunkan delapan mobil pemadan kebakaran. pada saat kebakaran pemilik rumah disekitarnya pun sepat panik, tetapi dengan kerja keras petugas, berhasil menjinakan si jago merah tersebut.

Kedua Nenek tua tersebut pun akhirnya di bawah oleh pihak kepolisian menggunakan Mobil ambulance, untuk dilakukan pemeriksaan. Ketau Rt Sipuji berpesan kepada warganya agar tidak menggunakan lilin pada saat mau tidur sebab itu sangat berbahaya buat dirinya maupun tetangga lain.

Marrthen Yeimo/ SK

Read More

Sampai Kapan Mereka (Tahanan Politik Papua) Dilupakan?

Foto :Tapol

Jayapura, SUARA KAIDO -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah memberikan kebijakan Grasi istimewa kepada lima orang narapidana Politik Papua, pada 09 Mei 2015 di Lapas Abepura.  Hingga hari ini, 09 Juli 2015 (tiga bulan berlalu) belum juga diperhatikan atau diberikan dukungan biaya kesehatan, rumah, pendidikan dan modal usaha, seperti yang dijanjikan Pemerintah.

Sementara kondisi kesehatan 3 orang nara pidana Politik Papua antara lain: Apotnagolik Lokobal, Jafray Murib dan Kimanus Wenda masih harus dirawat intensif pihak medis demi memulihkan kondisi kesehatan yang dialami selama menjalani hukuman penjara, tetapi terbentur dengan pembiayaan hingga saat ini. Konsep Negara hadir yang dikampanyekan Presiden Jokowi untuk Papua harus segera diimplementasikan dalam bentuk bantuan kemanusian buat para mantan tahanan politik demi memulihkan martabat, harga diri dan nilai kemanusian para mantan tapol dan napol. Tetapi realita paska pemberian Grasi di lapangan selama 3 (tiga) bulan masih jauh dari harapan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai kemanusian orang Papua. Akibatnya timbul pertanyaan apatis bagaimana dengan nasib 57 orang tahanan Politik di Papua,yang juga termasuk bagian dari 100 lebih orang tahanan politik yang masih ditahan dalamLembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang rencana Presiden mau dibebaskan.

Dari situasi seperti yang digambarkan diatas, kami mendesak pemerintah:

1)      Segera menjamin kesehatan dan keamanan narapidana Politik di tanah Papua 

2)      Grasi adalah kebijakan pengampunan Presiden yang tidak didukung dengan aturan, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merealisasikan janji mereka di depan tahanan politik saat pemberian grasi kepada mereka

3)      Kami mengutuk keras politik pencitraan dan keuntungan materi pihak-pihak tertentu di balik pemberian grasi Presiden Jokowi.

4)      Gubernur Provinsi Papua untuk memfasilitasi semua kebutuhan narapidana Politik Papua.

5)      Presiden Republik Indonesia keluarkan surat Amnesti atau permintaan maaf kepada semua  tahanan Politik di Indonesia.

6)      Kami himbau  masyarakat luas, silakan saksikan tayangan Metro TV “Kick Andy” tentang kesaksian narapidana Politik Papua dan pembela HAM, pada besok Jumat, 10 Juni pukul 22:00 WP dan Minggu, 12 Juli 2015, pukul 15.05 WP terkait kebijakan Grasi Presiden dan pertanggungjawabannya. 

( Daud/ SK )

Read More

SERUAN AKSI MENUNTUT INDONESIA SEGERA "STOP" GENOSIDA DI PAPUA DAN DOA PEMBUKAAN WEST PAPUA MENUJU PIF.

SUARA KAIDO -- Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia bahwa, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) yang berat dapat mengadili sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia(“UU 26/2000”).Kemudian,yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU RI 26/2000). Pengertian dari kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan  ras, etnis, Bangsa maupun agama,dengan cara (Pasal 8 UU Republik Indonesia RI 26/2000):

Membunuh,menciptakan kondisi dalam kehidupan yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik maupun yang lainnya, memaksa akan tindakan-tindakan yang bertujuan menutupi kelahirann secara paksa memindahkan anak-anak di kelompok lain Sedangkan, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk rakyat sipil, berupa (Pasal 9 UU26/2000): pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; menghalangi kemerdekaan secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. penganiayaan terhadap suatu bangsa dan ras, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal kejahatan apartheid semuanya ini telah diatur  dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia maupun hukum internasional.namun kini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sesuai dengan Dasar Undang-undang yang berlaku maka,dalam kondisi seperti itu, kita harus bersatu dan keluar dari semua penjajahan yang tersebut diatas rakyat west Papua telah dikembalikan kepada keluarga kandungnya Melanesia (MSG) pada 24 Juni 2015 bulan lalu dan untuk beberapa minggu mendatang West papua menujuh ke PIF (PASIFIK ISLAND FORUM) oleh karena itu, rakyat west papua melakukan Doa dan Puasa. dan Kita harus menjadikan perjuangan ini milik pribadi kita.

Kita harus yakin bahwa klonialisme dalam bentuk apapun mutlak dilawan. Perlawanan kita buang dilandaskan pada kebencian tetapi setulusnya untuk menyadarkan manusia-manusia serakah yang rakus dan tamak pada kekuasaan, yang dibangun dengan penuh rekayasa dan kebohongan. Karenanya, pola perlawanan yang damai dan bermartabat harus terus dilakukan tanpa dipengaruhi oleh provokasi kekerasan penjajah Republik Indonesia.

Kita harus menyolidkan struktur bangsa kita yang tercerai berai akibat hegemoni klonialisme Indonesia. Tidak ada maksud yang baik hendak diterapkan Negara republik Indonesia kepada West Papua, selain hal-hal tersebut diatas bertujuannya menghabiskan orang Papua. Arus kenikmatan klonialisme jangan membawah larut seluruh kehidupan kita . Tetapi, marih berjejer dalam satu barisan persatuan perjuangan kita melalui ULMWP. Indonesia menghalangi perjuangan Bangsa Papua bergabung dalam pasifik Island Forum (PIF) dengan sebuah buatan wadah Republik Indonesia yaitu MELINDO (Malanesia-Indonesia).

Kelompok Malanesia Indonesia (MELINDO) ini juga sebagai Asosiasi hanya untuk kepetingan ekonomi antara Indonesia dengan Negara-Negara Malanesia. Dan ULMWP di terimah sebagai Observer (Pengamat) dengan tujuan agar politik perjuangan Papua menuju Penentuan Nasib sendiri. Setelah Orang Papua kembali ke rumah Malanesia melalui ULMWP dengan status sebagai Observer (Pengamat), kondisi di west papua mulai berubah artinya bahwa  pergerakan Negara Republik Indonesia tidak tenang untuk memusnahkan ras malanesia di teritori papua dalam rangka mempertahankan Papua tetap dalam penindasan, penderitaan bagi masyarakat Malanesia di Papua Barat, maka, melihat kondisi rill seperti ini,Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Timika mengajak bapak/ibu, saudara/I, yang berasal dari Kulit Hitam, Keriting Rambut, Ras Malanesia di Papua Barat ikut menghadir dalam AKSI atau Ibadah DOA pembukaan PIF yang akan diselenggarakan pada :

 ari/Tanggal                           : Jumat, 17 Juli 2015

Waktu/Jam                            : Pukul 09.00 - selesai

Tempat                                 : Kantor KNPB dan PRD Timika.

Tujuan Aksi/Kegiatan     : “STOP "  GENOSIDA Di tanah papua dan DOA PEMBUKAAN WEST PAPUA MENUJU PIF.

(Daud/ SK)

Read More

Praktisi Hukum Kolaborasi Untuk Mendirikan Jentera Law School

Dari Kiri-kanan: Ahmad Fikri Assegaf, Yunus Husein, Bivitri Susanti dan Erry Riyana Hardjapamekas saat memberikan keterangan pers di acara Pembukaan Program Strata Satu Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Jakarta, Selasa (7/7). Foto: RES

Jakarta, SUARA KAIDO -- Praktisi Hukum berkolaborasi untuk berlaga di pengadilan mungkin sudah biasa, namun yang tidak biasa ialah ketika mereka berkolaborasi mendirikan sebuah sekolah hukum. Dan produk yang dihasilkannya adalah Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Indonesia Jentera School of Law). 

Para praktisi hukum yang berkolaborasi itu adalah, di antaranya, Arief T. Surowidjojo (Pendiri dan Partner Firma Hukum Lubis Gani Surowidjojo), Ahmad Fikri Assegaf (Managing Partner Firma Hukum Assegaf Hamzah & Partner), Chandra M. Hamzah (Partner Assegaf Hamzah & Partner), juga Abdul Haris M. Rum (Partner Lubis Gani Surowijoyo). Visi utama sekolah hukum ini adalah untuk menghasilkan para pemberharu hukum, Jentera Law School akan mulai dibuka untuk Tahun Ajaran 2015/2016.

Arief Surowidjojo, Pembina Jentera, dalam Konferensi Pers Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada Selasa (7/7) di Kampus Jentera, Kuningan, Jakarta menjelaskan pendirian STH Indonesia Jentera merupakan konsekuensi logis dari 17 tahun perjalanan Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan (YSHK) di dunia hukum. Dengan melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia, salah satunya ialah karena lemahnya pendidikan hukum di Indonesia.

“Selama 17 tahun YSHK berdiri kami melihat begitu banyak carut marut di bidang hukum, di penegakan hukum, pembangunan nasional, dan juga dalam bidang legislasi. Menurut kami hal tersebut disebabkan lemahnya pendidikan hukum kita. Problem utama ialah di pendidikan. Kami memulai bagaimana melahirkan lulusan hukum yang berintegritas di pengetahuan maupun di orang-orangnya,” jelas Arief saat memberikan sambutan.

  

Yunus Husein, Ketua STH Indonesia Jentera Law School, menjelaskan perbedaan STH Indonesia Jentera dengan sekolah tinggi hukum lainnya.  Menurutnya, STH Indonesia Jentera memiliki resource yang cukup banyak, dan pendiran yang serius. “Jentera Law School  merupakan Sekolah hukum pembaharu. Kita kembali, back to basic, ke metode dasar penelitian, ke ilmu dasar lain. Sehingga menghasilkan SH (Sarjana Hukum) yang dapat menghasilkan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat. Share value, kita harapkan bisa berkolabirasi bukan hanya kalangan hukum, tapi juga diluar kalangan hukum, seperti poltisi, dan media.
Ada sikap dan nilai, kritis, terbuka, dan mencoba untuk memperbaiki hukum,” ujarnya.

Metode pembelajaran yang dilakukan, menurut Yunus, ialah Student Learning Center, mahasiswa mengembangkan diri. “Kita menghasilkan pembaharu hukum, bukan hanya yang bisa berdagang hukum, dia juga memiliki etika dan moral. Yang menguasai ilmu etika, moral, dan bisa mengembangkan diri sendiri sampai akhir hayat. Student learing center,” tambah mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) ini.

Bivitri Susanti, Wakil Ketua Jentera Law School, menambahkan yang membedakan Jentera dengan sekolah hukum yang lainnya ialah selain metode belajar, yaitu Jentera lahir di lingkungan para pembaharu hukum. “Kami tidak ingin mereproduksi hal yang itu lagi-lagi. Kami mendorong inovasi di kelas, hubungan dosen dengan mahasiwa bukan hubungannya belajar mengajar tetapi mencipta. Menelaah putusan, banyak baca jurnal-jurnal hukum. Jentera juga berada di komunitas pembaharu hukum. Mahasiwa memiliki lingkungan yang punya cara berpikir yang berbeda. Sehingga menghasilkan pembaharu hukum,” jelas Bivitri.

“Metode magang juga merupakan metode yang digunakan di Jentera Law School. Magang ini kami punya beberapa kerjasama formal dengan banyak institusi, beberapa lawfirm, di PSHK, LBH Jakarta, dan banyak tempat lainnya. Sehingga kami fokuskan ke magang. Magang 6 SKS supaya orang yang keluar tahu prakteknya seperti apa,” tambahnya.

Selain keempat praktisi hukum diatas, Jentera Law School juga didirikan oleh Erry RIyana Hardjapamekas (Komisioner KPK periode 20013- 2007), Marsillam Simanjuntak (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung tahun 2001). Juga akademisi hukum diantaranya Erman Radjagukguk (Guru Besar FHUI), Hamid Chalid (Dosen FHUI), dan Mardjono Reksodiputro (Guru Besar FHUI). (Marthen Yeimo/ Hukum Online/SK)

Read More

Negara Bertanggungjawab Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Di Papua

AMP KK Jakarta: Aksi Depan Gedung Istana Presiden, Foto: M.Y/ SK

Jakarta, SUARA KAIDO – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jakarta ( AMP KK Jakarta ), pada hari senin  06 juli 2014 kembali melakukan aksi turun jalan secara damai. Aksi turun jalan ini untuk menuntut kasus kejahatan akhir-akhir ini yang semakin marak terjadi ditanah Papua.

Dalam orasinya didepan istana Presiden Jakarta, ketua AMP KK  Jakarta Frans Nawipa menuntut Presiden Jokowi segera menyelesaikan berbagai kasus kejahatan ditanah Papua. Sebab sejak pencaplokan bangsa Papua pada 1 Mei 1963 kedalam NKRI, kasus kekerasan terhadap orang Papua terus meningkat dan Negara tidak pernah menyelesaikan kasus tersebut.

Pada tanggal 6 juli 1998 kasus biak berdarah, pada kasus ini tercatat 230 orang menjadi korban kekerasan militer. Bukan hanya itu saja, seperti kasus wasior pun penegak hukum seakan hanya duduk manis sambil berpangku tangan. Tanpa mempedulikan nasib kemanusiaan orang Papua.

Belum terlepas dari semua kasus –kasus yang ada pada tahun lalu tepatnya tanggal 8 Desember 2014 kita dikagetkan lagi dengan kasus Paniai berdarah. Jelas pelakunya TNI/ Polri tetapi anehnya mereka saling melempar kesalahan. Hingga saat ini semua terus dibungkam oleh pihak  TNI/Polri yang tidak bermoral. Belum habis luka derita orang Papua baru-baru ini muncul lagi kerasan aparat militer di Ugapuga Kabupaten Dogiyai. Dengan adanya rentetan kasus ini jelas Negara ini bertujuan untuk menghabiskan orang Papua.

Dalam tuntutannya AMP KK Jakarta menuntut:

1. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya, berikan kekerasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis
2. Tarik militer (TNI/Polri ) organic dan non-organik dari seluruh tanah Papua sebagai syarat damai.
3. Tutup Freeport, BP (LNG Tanggu ) dan MNC lainnya yang merupakan dalang kejahatan di atas tanah Papua.

 

Lebih lanjut, nawipa menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia harus mengakui kemerdekaan bangsa Papua. Hal ini sebab bangsa Papua telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1962. Sebab itu untuk menyelesaikan semua permasalah di Papua adalah Referemdum ( penentuan Nasib sendiri bagi orang Papua ), tutupnya. ( Marthen Yeimo /SK )

Read More

KNPB WILAYAH MEE-PAGO SEKTOR PANIAI MENDUKUNG ULMWP MELALUI DOA DAN PUASA MEMASUKI ANGGOTA PENUH DI MSG

 Ilustrasi :Masa KNPB

 Paniai (Wedaumamo), SUARA KAIDO--Hari ini Rabu, 24-6-2015, KNPB Wilayah Paniai bersama rakyat bangsa Papua melakukan doa bersama dirumah “Yapeowa” Paniai bersama KNPB Wilayah Paniai, dengan tujuan mendukung ULMWP agar diterima dan ditetapkan menjadi anggota penuh oleh Pemimpin-Pemimpin MSG, pada KTT MSG ke 20 di Honiara, Solomon Islands. Menjangkau dunia melalui doa adalah dimana anak-anak Tuhan berdoa dengan sunggu-sunggu untuk mencari wajah Tuhan dalam sebuah pergumulan selama perjuangan panjang ini,  maka bangsa Papua melalui Gerakan Doa Lintas Bangsa untuk mencari jati diri sebagai sebuah bangsa.

Hari yang bertepatan dengan, KTT MSG di Salomon Island, masyarakat dari Wilayah Mee-Pago, Paniai yang media KNPB melakukan pengukuan doa bagi pemimpin-pemimpin MSG harus dipertimbangkan atas pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) di Tanah Papua selama ini.

“Menurut, Ketua KNPB Wilayah Meepago, sektor Paniai, Heman Kayame mengatakan kami rakyat bangsa papua dapat dibunuh, dibantai, difitnah, dan dirampok  kekayaan alam kami, mulai dari papua dianeksasi/integrasi sampai saat ini, sehingga saudara-saudari kami bangsa melanesia, keluarga pasifik menerima applikasi yang diajukan melalui ULMWP,” ungkapnya.

Dukungan kali ini, masyarakat paniai melakukan doa dan puasa bersama mendukung ULMWP memasuki pintu MSG. Doa dan puasa kami dapat mengubah kegelapan dunia menujuh terang dunia menanti kemerdekaan secara radikal sampai papua jatuh ditangan pribumi yang mempunyai pewaris tanah di Bumi Cendrawasih-Papua.( Marthen Yeimo/SK)

Read More

KNPB - PRD Timika Melakukan Doa Mendukung (ULMWP) Daftar Ke Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Malanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara

 

KNPB-PRD TIMIKA

Timika,SUARA KAIDO--Gerakan Doa Lintas Bangsa (GDLB) mediasi Komite Nasional Papua (KNPB) dan Penanggung Jawab Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Timika kembali mendukung United Liberation Movement West Papua(ULMWP) Daftar ke Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Malanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara sebagai anggota tetap. Pada hari ini Rabu (24/06/2015)

Sebelumnya juga Gerakan Doa Lintas Bangsa  melakukan Kegiatan yang sama pada tanggal 4 Juni 2015 dengan sorotan thema “ Doa Satu Jam Besar Kuasanya, dan dilanjut lagi  pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Thema”  Doa yang lahir dari Iman Mengubah Dunia”.

Pada hari ini juga Rabu (24/06/2015 dengan Sorotan Thema” Menjangkau Dunia Melalui Doa”. Di halaman Kantor Sekertariat Knpb dan Prd Wilayah Bomberay. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyamu (Mazmur, 1:8) sebagai dasar Kegiatan Gerakn doa Lintas Bangsa.

Ibadah dan doa tersebut, diprotokol oleh Pdt. Zet Warisio dan renungan singkat dipimpin oleh Pdt Agus, dalam kotbanya menjelaskan kita patut bersyukur Kepada Tuhan karena Allah Bangsa Papua selalu menjaga melindungi kita, jika kita di pihak benar, maka siapa yang melawan kita pasti  Tuhan menopang hidup.

Kita harus berkerja sama demi banyak orang untuk kemenangan bagi bangsa papua sesuai dengan Firman Tuhan bahwa “ demikan juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh didalam kristus” (Roma 12:5a)

Menjangkau dunia melalui doa adalah dimana anak-anak Tuhan berdoa dengan sunggu-sunggu untuk mencari wajah Tuhan dalam sebuah pergumulan panjang maka bangsa Papua melalui Gerakan Doa Lintas Bangsa untuk mencari jati diri sebagai sebuah bangsa.

Tuhan menempatkan Bangsa Papua di ufuk Timur, Tuhan menempatkan orang Papua ditengah-tengah dunia antara Asia dan Pasifik, Tuhan menempatkan Bangsa Papua menjadi berkat bagi dunia, bangsa papua di wilayah Timika melalui Gerakan Doa Lintas Bangsa berdoa  menjangkau Timur –Barat-Utara-dan selatan karena Tuhan menempatkan bangsa Papua ditengah dunia.

“Bangsa Papua sungguh-sungguh berdoa dalam Nama YESUS berarti berdoa dengan Otoritas Yesus dan minta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa Kita” Rakyat Papua berdoa dengan ber-IMAN kepada Tuhan, dengan  sesunggu hati IMAN dan PERCAYA kita akan meraih  Janji Tuhan” yakni Merdeka bebas dari Penindasan, Isi Panduan Ibadah dan doa.

Dalam Ibadah dan Gerakan doa Lintas bangsa yang digelar oleh KNPB dan PRD Wilayah Timika dengan cuaca yang cukup berfariasi Panas, hujan rintik-rintik, semua rakyat melakukan doa dipimpin oleh Pdt. Deserius Adii, S.Th.

Dengan Bahan doa peserti,  doa Kota Timika, agar kota ini ditaklukan oleh Roh Khusus, untuk setiap permasalahan yang terjadi yakni perang suku, kemabukan, penyembahan berhala, dan kuasa-kuasa gelap.

Menjangkau dan mengelilingi di Tanah Papua, berdoa untuk kesatuan dan persatuan menuju ke rumah Melanesia mulai dari Eksekutif, Legislatif, Judikatif, Toko Agama, Toko Adat, Toko Pemuda,Toko Perempuan, Para Aktivis Ham, Akdemisi, Jurnalis dan Toko masyarakat, semua komponen harus sadar diri mendukung doa agar oleh kuasa Tuhan musingat Tuhan terjadi.

Pusat sasaran Doa Peratama: untuk KTT MSG di  Honiar, berdoa agar Pimpinn MSG menerima Bangsa Papua di terima sebagai Anggota MSG melalui ULMWP.

Kedua, Sasaran Doa untuk menolak Aplikasi baru dari Indonesia yaitu Melanesia Indonesia (Melindo) agar tidak diterima oleh Negara-negara anggota MSG.

Ketiga, sarasan berdoa agar ULMWP bukan tim pemantau/peninjau tetapi anggota Tetap Di MSG lebih khusus perdana menteri Negara PNG, dan Negara Fiji agar mereka mengakui bangsa Papua adalah bangsa Melanesia di Papua barat.

Selanjutnya, dalam doa selingan serentak rakyat Papua dipimpin oleh Pdt Deserius dengan doa “Pelepasan pemotongan kertas batas yang bergambar peta  wilayah Indonesia dan Wilayah Pulau Papua, Pemotongan Ikatan Indonesia dan papua secara resmi dipotong oleh Pdt Danile Bagau.

Lalu pelepasan pembebasan ikatan Indonesia dan Papua pemisahan kedua bendera yakni Bintang Kejara dan bendera Merah Putih oleh Ketua KNPB Steven Itlay.

Kemudian ucapan Terimakasi kepada Pemerintah Vanuatu, Pemerintah Kepulauan SOLOMAN, Pemerintah Kanaky,  Pemerintah PNG, dan Pemerintah VIJI atas dukungan dan keterbukaan atas menerima ULMWP wadah representative Rakyat Melanesia Papua barat, dan Menolak dengan Tegas atas Tawaran Indonesia dengan Wadah Melanesia Indonesia (Melindo) hal ini dengan tegas disampaikan oleh Wakil  Parlemen Rakyat Daerah Timika yakni Pak Asso.

Seluruh kegiatan berjalan aman ditutup dengan doa oleh Pdt Daniel Bagau. Pada pukul 13:30 waktu papua barat. (Marthen Yeimo/SK)

Read More

AMP Komite Kota Jakarta : Seruan Aksi Demo Damai Mendukung Papua Barat Masuk Keanggotaan MSG

 

JAKARTA, Suara Kaido, Dalam mendukung Papua masuk dalam keanggotaan MSG ( Melanesian Spearhead Group) Aliansi Mahasiswa Papua ( komite Kota Jakarta) melalui Sekertaris Frans Nawipa Meminta kepada Kawan-kawan Mahasiswa Papua yang berdomisili di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi agar dapat berpartisipasi dalam aksi demo damai untuk mendukung Papua masuk MSG. 

Sebab kita inilah yang menetukan masa depan alam Papua dan generasi Papua oleh sebab itu mari kita rapatkan barisan untuk mendukung hak kita untuk menentukan sebuah bangsa, ujarnya.

  

SERUAN AKSI

Sejak 1961 hingga saat ini,  lebih dari 50 tahun bangsa Papua Barat hidup di bawah kekuasaan kolonial Indonesia. Pembunuhan, pemerkosaan, teror, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis pejuang Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan rakyat Papua Barat, serta diikuti dengan kebijakan militer untuk membungkam ruang demokrasi dan penutupan akses wartawan asing untuk hadir di Papua Barat masih terus terjadi.

Di tengah situasi yang demikian Indonesia yang masih keras kepala mempertahankan Hegemoni politk demi kepentingan Imperialisme di Papua Barat.  Perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua dalam hal penentuan nasib sendiri, sekaligus menjadi jalan keluar dari situasi pemusnahan rakyat Papua Barat baik di hutan, kota, maupun di Internasional tidak pernah berakhir. Setelah 50 tahun lebih perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua Barat disambut baik oleh Negara- negara dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Pelaksanaan MSG Summit saat ini sedang berlangsung 18-26 Juni di Honiara, Kepulauan Salomon, salah satu pembahasanya adalah memutuskan proposal rakyat Papua Barat melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  yang telah mengajukan Papua Barat menjadi aggota resmi MSG.

ULMWP adalah persatuan pergerakan pembebasan untuk rakyat Papua merupakan wadah koorditatif. ULMWP dibentuk untuk menjawab desakan MSG  yang telah menuntut seluruh organisasi gerakan Papua untuk bersatu guna mendaftarkan Papua Barat sebagai angota MSG.  ULMWP telah melakukan lobi diplomasih di beberapa negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Salomon dan Kanaky. Pembentukan ULMWP dan diplomasih yang dilakukannya merupakan suatu kemajuan, yang mana persoalan Papua menjadi topik pembahasan dalam MSG Summit kali ini. Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani di Port Vila, Vanuatu pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua New Guinea, Solomon Islands, dan Vanuatu.

MSG yang merupakan forum bilateral negara-negara rumpun Melanesia, menganggap persoalan Papua merupakan persoalan sesama rumpun Melanesia yang berada dibawah kolonial Indonesia. Rakyat Papua Barat hari ini memberitahukan bahwa kebenaran harus ditegakkan bagi siapa pun. Kebenaran tidak memandang golongan, derajat, pangkat. Siapa pun dia yang merasa dirinya adalah manusia wajib menyatakan kebenaran dan turut mendukung dalam aksi-aksi kebenaran tersebut.

Kebenaran West Papua sebagai anggota resmi di MSG adalah satu daratan, satu marga satwa, satu ekosistem, satu rumpun, satu sejarah rumpun, satu samudera, satu budaya dan satu Melanesia. West Papua adalah satu bangsa bagian barat Melanesia. Ketidak tahuan rakyat Indonesia adalah bukti penguasanya membungkam demokrasi, bukti bahwa penipuan publik demi kekuasaan tertentu, demi memelihara Negara-negara Kapital terus berkuasa, demi mempertahankan konspirasi akan nafsu dunia, dan jika rakyat Internasional tidak memahami kebenaran ini maka, bukti bahwa Jurnalis Internasional masih dilarang ke Tanah Papua. Pertemuan MSG Summit kali ini di Honiara, Kepulauan Salomon akan membahas dan memutuskan persoalan Papua Barat sebagai suatu topik selain isu-isu lain yang ada di wilayah Pasifik Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan MSG Summite yang sedang berlangsung, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]Mengajakseluruhkawan-kawanmahasiswapapuauntukdapatberpartisipasidalanaksi demo damai. Aksi demo damaiiniakandilaksanakanpada;

Hari/Tanggal       : Rabu 24 Juni 2015

Waktu                : 09.00 - selesai

Titik Kumpul       : Uki (Universitas Kristen Indonesia)

Rute                  : Bundaran HI – Istana Negara

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat.

Salam!

       

                                                                       Jakarta, 24 Juni 2015 

   

  ( Marthen Yeimo /SK)

Read More